Bireuen — Ratusan massa dari koalisi gerakan sipil bersama penyandang disabilitas di bawah payung PPDI menggelar aksi damai di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Senin (6/4/2026). Aksi ini menjadi ledakan kemarahan publik atas lambannya penanganan bencana serta nasib kaum disabilitas yang dinilai terus diabaikan dan dipinggirkan.
Empat bulan pasca banjir besar November 2025, penderitaan korban belum juga berakhir. Fakta di lapangan justru memperlihatkan kondisi memprihatinkan: banyak korban belum terdata, sebagian dikategorikan TMK (tidak memenuhi ketentuan), dan hingga kini hidup dalam ketidakpastian tanpa kejelasan bantuan.
Dalam orasinya yang lantang dan penuh emosi, Ketua PPDI, Yusaini, menuding pemerintah daerah telah menutup mata terhadap jeritan kaum disabilitas.
“Kami sudah berkali-kali mengirim surat audiensi, tapi hasilnya nihil! Tidak pernah diterima, selalu diabaikan. Seolah-olah kami ini bukan manusia, tidak punya harga diri!” tegasnya.
Yusaini juga menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengabaikan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ironisnya, hingga kini qanun atau perda disabilitas yang telah lama diperjuangkan belum juga disahkan, membuat perlindungan hukum bagi kaum disabilitas di Bireuen nyaris tak memiliki pijakan.
Lebih memprihatinkan lagi, sebagian penyandang disabilitas justru masuk kategori Desil 6–7, yang seharusnya tidak terjadi jika pemerintah benar-benar berpihak. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya ketidakseriusan, bahkan ketidakpedulian dalam pendataan dan perlindungan sosial.
Situasi semakin memanas ketika muncul dugaan adanya upaya sistematis untuk melemahkan aksi. Tepat pada malam sebelum demonstrasi, beredar instruksi melalui pesan WhatsApp yang diduga dikirim oleh pihak Dinas Sosial kepada para kepala desa, untuk menghalangi dan mencegah kehadiran penyandang disabilitas.
Langkah ini dinilai sebagai praktik kotor yang mencederai demokrasi dan menunjukkan ketakutan terhadap kebenaran yang hendak disuarakan.
“Cara-cara seperti ini sangat memalukan! Ini bukti mereka takut terhadap fakta yang akan terbuka di hadapan publik,” kecam Yusaini.
Meski demikian, massa tetap bertahan dan menyuarakan tuntutan mereka. Bupati Bireuen, Mukhlis, akhirnya turun langsung menemui para demonstran. Namun respons yang diberikan dinilai tidak menjawab substansi persoalan.
Saat ditanya mengenai qanun disabilitas, bupati hanya memberikan jawaban singkat:
“Sudah ada di DPRK, tinggal tunggu siap.”
Jawaban tersebut justru memantik kekecewaan lebih dalam dari massa aksi yang menganggap pemerintah tidak memiliki urgensi dan keberpihakan nyata terhadap kaum disabilitas.
Menutup aksinya, Yusaini menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti di Bireuen.
“Ini bukan ancaman kosong! Jika kami terus diabaikan, kami akan melangkah ke Jakarta. Kami akan temui Menteri Sosial dan pemerintah pusat!”
“Biar seluruh Indonesia tahu di sini kaum disabilitas dizalimi, hak dirampas, dan aturan dilanggar seenaknya!” pungkasnya dengan nada geram.
