Jakarta — Dugaan skandal korupsi pengadaan laptop dan pembangunan jaringan di Badan Gizi Nasional (BGN) terus memanas. Nilai kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp500 miliar membuat berbagai pihak angkat suara, termasuk dari daerah.
Ketua Pendekar Banten Kota Metro Provinsi Lampung, H. Tb Ismail S, secara tegas mendesak agar Kepala BGN, Dadan Hindayana, segera dicopot dari jabatannya.
Desakan ini disampaikan pada Senin, 20 April 2026, sebagai bentuk kepedulian terhadap dugaan praktik korupsi yang dinilai merugikan keuangan negara dan mencederai program prioritas pemerintah.
“Jika benar terjadi penyimpangan hingga ratusan miliar rupiah, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan pejabat yang diduga terlibat. Kepala BGN harus segera dicopot demi menjaga kepercayaan publik,” tegas Ismail.
Kasus ini sendiri kini mulai mendapat perhatian serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dikabarkan telah melakukan langkah penyelidikan mendalam terhadap proyek tersebut.
Informasi yang beredar menyebutkan, proyek pengadaan laptop dan jaringan di BGN diduga sarat penyimpangan, bahkan disebut-sebut sebagai “laptop siluman”. Dugaan ini semakin memperkuat indikasi adanya praktik korupsi sistematis di dalam tubuh lembaga tersebut.
Lebih memprihatinkan lagi, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional justru berasal dari pemangkasan sektor penting seperti pendidikan dan dana otonomi khusus Papua. Jika benar diselewengkan, hal ini dinilai sebagai pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.
Ismail juga menegaskan, pemerintah pusat harus bertindak cepat dan tegas agar kasus ini tidak semakin meluas serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap program-program nasional.
“Ini bukan sekadar dugaan biasa. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya untuk gizi anak-anak justru masuk ke kantong oknum tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.
“Siapapun yang terlibat harus diproses hukum. Tidak boleh ada yang kebal hukum. Ini momentum untuk membuktikan bahwa negara serius memberantas korupsi,” tambahnya.
Desakan dari Pendekar Banten ini menambah tekanan publik terhadap pemerintah, khususnya kepada Presiden untuk segera melakukan evaluasi dan pembersihan di tubuh BGN.
Kasus ini dinilai menjadi ujian awal komitmen pemerintahan dalam memberantas korupsi, sekaligus menentukan arah keberhasilan program strategis nasional di masa mendatang.
