METRO — Persoalan utang-piutang kerap menjadi sumber perselisihan di tengah masyarakat. Bahkan, tidak sedikit orang yang menghadapi tekanan, ancaman, hingga intimidasi karena belum mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang. Padahal, dalam perspektif hukum, ketidakmampuan membayar utang tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penegasan tersebut disampaikan Saripudin, S.H., dari Firma Hukum Adil Bangsa Yustisia yang beralamat di Jalan Budi Utomo Nomor 5, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Saripudin, masyarakat perlu memahami perbedaan mendasar antara persoalan utang-piutang dalam ranah hukum perdata dengan perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana. Sebab, tidak setiap keterlambatan atau kegagalan seseorang membayar utang dapat dijadikan alasan untuk melaporkannya sebagai pelaku kejahatan.
Ia menegaskan, hukum tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, menekan, apalagi mengkriminalisasi seseorang yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi.
Dasar perlindungan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dipidana penjara atau kurungan semata-mata karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang-piutang.
Artinya, apabila seseorang meminjam uang dengan itikad baik, tetapi kemudian mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau keadaan lain yang membuatnya belum mampu membayar, persoalan tersebut pada prinsipnya merupakan persoalan perdata.
Namun demikian, perlindungan hukum bukan berarti seseorang bebas dari kewajiban membayar utang. Kewajiban tetap melekat dan harus diselesaikan sesuai kesepakatan serta ketentuan hukum yang berlaku.
KAPAN UTANG BISA MENJADI PERKARA PIDANA?
Saripudin menjelaskan, suatu persoalan utang-piutang dapat masuk ke ranah pidana apabila ditemukan bukti adanya unsur kejahatan, bukan semata-mata karena debitur gagal membayar.
Beberapa perbuatan yang dapat memenuhi unsur tindak pidana antara lain:
Pertama, penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP Baru. Perbuatan ini dapat terjadi apabila sejak awal seseorang menggunakan identitas palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan dengan maksud memperoleh uang atau membuat orang lain memberikan pinjaman secara melawan hukum.
Kedua, penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP Baru. Perbuatan ini dapat terjadi apabila seseorang secara melawan hukum memiliki atau menguasai barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena tindak pidana. Contohnya, barang atau dana yang dipercayakan untuk tujuan tertentu justru disalahgunakan secara melawan hukum.
Dengan demikian, harus ada pembuktian mengenai unsur perbuatan pidana. Tidak cukup hanya menunjukkan adanya pinjaman yang belum dilunasi.
JALUR HUKUM YANG TEPAT: SOMASI, MEDIASI, HINGGA GUGATAN PERDATA
Jika persoalannya murni ketidakmampuan atau kelalaian memenuhi kewajiban pembayaran, penyelesaiannya pada prinsipnya ditempuh melalui jalur hukum perdata.
Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pihak pemberi pinjaman atau kreditur.
- Somasi: Mengirimkan teguran atau peringatan tertulis kepada pihak yang memiliki kewajiban membayar utang.
- Musyawarah dan mediasi: Membuka ruang kesepakatan untuk menyusun kembali jadwal pembayaran, mekanisme angsuran, atau penyelesaian kewajiban.
- Gugatan perdata: Apabila tidak tercapai kesepakatan, kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut pemenuhan kewajiban serta ganti rugi sesuai ketentuan hukum, termasuk Pasal 1243 KUHPerdata.
JANGAN SALAH MENGGUNAKAN HUKUM, JANGAN PULA MENGHINDARI KEWAJIBAN
Lebih lanjut, Saripudin mengingatkan bahwa pemahaman hukum harus berjalan seimbang. Pihak yang memberikan pinjaman memiliki hak untuk menagih dan menuntut pemenuhan perjanjian. Sebaliknya, pihak peminjam juga memiliki hak memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.
Penagihan utang seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang sah, bukan dengan ancaman, penghinaan, intimidasi, atau tindakan yang merendahkan martabat seseorang.
Namun, debitur juga tidak boleh menjadikan alasan ketidakmampuan membayar sebagai pembenaran untuk menghindari tanggung jawab. Itikad baik, keterbukaan, komunikasi, dan kesediaan mencari jalan penyelesaian tetap menjadi bagian penting dalam hubungan hukum utang-piutang.
Menurut Saripudin, masyarakat harus berani memahami hak sekaligus kewajibannya. Jangan sampai ketidaktahuan terhadap hukum membuat seseorang merasa tidak berdaya ketika menghadapi persoalan utang-piutang.
Penegasan Firma Hukum Adil Bangsa Yustisia ini menjadi pengingat bahwa hukum harus ditempatkan secara proporsional. Persoalan perdata tidak boleh serta-merta dipaksakan menjadi perkara pidana tanpa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Di sisi lain, dugaan penipuan maupun penggelapan juga tidak boleh diabaikan apabila memang terdapat bukti dan unsur hukum yang terpenuhi.
Pada akhirnya, keadilan bukan hanya tentang siapa yang menagih dan siapa yang berutang, melainkan bagaimana hak dan kewajiban kedua belah pihak dihormati berdasarkan hukum yang berlaku.
Masyarakat diharapkan semakin cerdas dan berani mencari pendampingan hukum agar tidak salah mengambil langkah, tidak mudah terintimidasi, serta tidak menggunakan hukum untuk kepentingan yang bertentangan dengan keadilan.
Saripudin kembali tegaskan: KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Oleh karena itu, untuk perbuatan setelah tanggal tersebut, rujukan utama penipuan dan penggelapan adalah Pasal 492 dan Pasal 486 KUHP Baru.
