okuselatan, jejakperistiwa.online — Program ketahanan pangan yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa justru menuai sorotan di Desa Majar, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan. Jum’at 6 Nopember 2026.
Pasalnya, realisasi program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2025 dan 2026 diduga menyimpang dari peruntukannya.
Program yang disebut-sebut dialokasikan untuk pengembangan pertanian dan permodalan komunitas petani jagung, melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu diduga justru disalurkan dalam bentuk pinjaman uang berbunga kepada sejumlah warga.
Dugaan tersebut, mencuat setelah sejumlah warga mengungkapkan adanya praktik peminjaman uang melalui BUMDes.
Ironisnya, masyarakat yang menerima bantuan bukan mendapatkan bibit jagung, pestisida, maupun kebutuhan pertanian lainnya, melainkan uang tunai dengan nominal tertentu yang harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati, bahkan disertai tambahan bunga.
Seorang warga Desa Majar berinisial Boy (nama disamarkan) mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, penyaluran program tersebut tidak sesuai dengan bentuk kegiatan yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban.
Ia bahkan menduga, laporan realisasi program ketahanan pangan mencantumkan penyaluran bibit jagung kepada masyarakat, sementara praktik di lapangan diduga berupa pemberian pinjaman uang.
Dugaan serupa disampaikan warga lainnya berinisial AM. Ia menyoroti mekanisme penyaluran pinjaman melalui BUMDes, yang dinilai tidak transparan dan hanya menyasar orang-orang tertentu.
Menurutnya, cukup banyak masyarakat yang membutuhkan modal untuk bercocok tanam. Namun, tidak semua warga mengetahui adanya program permodalan melalui BUMDes, apalagi mendapatkan kesempatan untuk mengaksesnya.
“Warga yang membutuhkan pinjaman sebenarnya banyak. Tetapi tidak semua bisa meminjam. Bahkan, sebagian masyarakat baru mengetahui adanya program tersebut setelah sejumlah orang yang ditentukan menerima uang,” ungkapnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penyaluran, kriteria penerima, hingga dasar penerapan bunga dalam program yang menggunakan anggaran Dana Desa tersebut.
Berdasarkan informasi dalam laporan realisasi Dana Desa yang tercantum pada aplikasi pencegahan korupsi, program ketahanan pangan Desa Majar disebut dialokasikan untuk permodalan pertanian komunitas jagung, termasuk pengadaan bibit, pestisida, dan kebutuhan pertanian lainnya.
Namun, adanya dugaan perbedaan antara laporan pertanggungjawaban dengan realisasi di lapangan perlu ditelusuri lebih lanjut. Jika benar terjadi ketidaksesuaian, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut transparansi pengelolaan BUMDes, tetapi juga akuntabilitas penggunaan Dana Desa.
Masyarakat berharap pemerintah kecamatan, pendamping desa, dinas terkait, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi, terhadap pengelolaan program ketahanan pangan Desa Majar tahun anggaran 2025 dan 2026.
Pasalnya, program yang seharusnya membuka akses permodalan dan membantu petani meningkatkan produktivitas jangan sampai justru hanya dinikmati segelintir orang, terlebih jika dalam pelaksanaannya terdapat dugaan praktik pinjaman berbunga yang tidak transparan.
Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen pertanggungjawaban, pemeriksaan realisasi kegiatan, serta klarifikasi dari Pemerintah Desa Majar dan pengurus BUMDes. (*)
