OKU SELATAN, jejakperistiwa.online — Diduga Anggaran mencapai Rp15,6 miliar seharusnya menjadi jaminan lahirnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Jum’at 7 November 2026.
Namun, proyek penanganan longsoran ruas Jalan Muara Dua-Simpang Sender, tepatnya di Desa Bumi Agung, Kabupaten OKU Selatan, justru menuai sorotan setelah kondisi fisik pekerjaan di lapangan dinilai memunculkan sejumlah tanda tanya.
Proyek yang dibiayai menggunakan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026, dengan nilai kontrak Rp15.665.977.000 itu kini patut mendapat perhatian serius dari instansi terkait.
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, dengan penyedia jasa PT Samo Lokak Rezeki.
Kontrak bernomor: 0003.2/00028/DIS.PUBMTR/KONTRAK/2026 tersebut, ditandatangani pada 3 Juli 2026.
Nilai anggaran yang mencapai belasan miliar rupiah tentu bukan perkara sepele. Itu merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui pekerjaan yang berkualitas, bukan sekadar proyek yang selesai secara administratif.
Persoalannya, berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi fisik pekerjaan justru memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian hasil pengerjaan dengan perencanaan dan spesifikasi teknis.
Lantas, di mana peran pengawasan selama proyek berlangsung? Apakah konsultan pengawas benar-benar menjalankan tugasnya secara maksimal? Apakah setiap material, volume, dan tahapan konstruksi telah diperiksa sesuai ketentuan kontrak?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dianggap sebagai kritik biasa. Sebab, proyek penanganan longsoran bukan sekadar membangun fisik jalan atau menyusun konstruksi talut. Ada kepentingan keselamatan pengguna jalan dan ketahanan infrastruktur yang dipertaruhkan.
Jangan sampai proyek bernilai Rp15,6 miliar hanya terlihat megah di atas kertas, sementara kualitas hasil pekerjaannya justru menyisakan persoalan.
Anggaran besar harus berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan. Bukan sebaliknya, semakin besar anggaran yang dikucurkan, semakin besar pula pertanyaan publik yang muncul.
Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tidak cukup hanya berpegang pada laporan penyelesaian pekerjaan. Pemeriksaan langsung di lapangan perlu dilakukan, termasuk mengevaluasi kesesuaian volume, material, konstruksi, dan spesifikasi teknis.
Begitu pula pihak kontraktor. PT Samo Lokak Rezeki harus terbuka, menjelaskan pelaksanaan pekerjaan yang kini menjadi sorotan publik.
Transparansi bukan sesuatu yang harus ditakuti, jika seluruh pekerjaan memang telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Publik juga, berhak mengetahui apakah uang negara sebesar Rp15.665.977.000, benar-benar menghasilkan pembangunan sebagaimana yang direncanakan.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas sebuah proyek, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola uang rakyat.
Jangan biarkan proyek miliaran rupiah, hanya menyisakan papan informasi dan angka kontrak yang fantastis, sementara pertanyaan mengenai kualitas pekerjaannya tidak mendapatkan jawaban.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, maupun pihak kontraktor. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka babi seluruh pihak terkait. (*)
