Metro — Ledakan kemarahan petani Metro Selatan akhirnya memaksa DPRD Kota Metro bergerak cepat. Di tengah tekanan massa yang menggeruduk gedung dewan, Ketua DPRD, Ria Hartini, langsung memimpin pertemuan terbuka bersama perwakilan petani dan Kepala Dinas Pertanian, Heri, guna membedah akar persoalan yang selama ini seolah dibiarkan berlarut. Rabu, 22/04/2026.
Pertemuan itu bukan sekadar formalitas. Suasana tegang, adu argumen tak terhindarkan. Petani bicara dengan data lapangan, lahan tergenang berulang, siklus tanam kacau dan kerugian yang terus membengkak. Di sisi lain, dinas terkait dipaksa menjelaskan: mengapa banjir terus terjadi tanpa penanganan konkret?
Dari hasil dialog, terkuak fakta yang selama ini menjadi “rahasia umum”: persoalan bukan hanya curah hujan tinggi, tapi juga buruknya sistem drainase dan pengelolaan irigasi yang tidak optimal. Saluran air tersumbat, normalisasi sungai tidak berjalan konsisten, dan koordinasi lintas dinas dinilai lemah.
Ketua DPRD, Ria Hartini, dalam forum itu menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh lagi diputar dalam lingkaran alasan klasik. Ia meminta Dinas Pertanian dan instansi teknis lainnya menyusun langkah darurat sekaligus solusi jangka panjang.
“Ini bukan sekadar keluhan, ini alarm keras. Kalau tidak ada langkah nyata, kita sedang membiarkan petani runtuh,” tegasnya di hadapan peserta rapat.
Sementara itu, Kadis Pertanian, Heri, mengakui adanya kendala teknis di lapangan, namun juga menyoroti keterbatasan anggaran dan perlunya sinergi lintas sektor, khususnya dengan dinas pekerjaan umum terkait infrastruktur air.
Namun pengakuan itu justru memantik kritik lebih tajam. Petani menilai alasan klasik seperti “anggaran terbatas” tidak lagi relevan ketika kerugian mereka sudah berulang dan masif.
Jejak Masalah yang Terabaikan
Investigasi dalam forum tersebut mengarah pada tiga titik krusial:
- Drainase dan irigasi tidak terawat, menyebabkan genangan berulang setiap musim hujan.
- Program perlindungan petani mandek, termasuk asuransi gagal panen yang tidak tersosialisasi dan sulit diakses.
- Minimnya respon cepat pemerintah, terutama saat fase kritis sebelum panen.
Fakta-fakta ini memperkuat tudingan bahwa kegagalan panen bukan semata bencana alam, melainkan akumulasi kelalaian struktural.
Jalan Keluar yang Dipaksa Lahir
Di bawah tekanan publik, DPRD akhirnya mendorong sejumlah langkah konkret:
- Normalisasi darurat saluran air dan irigasi di wilayah terdampak dalam waktu dekat.
- Pendataan ulang lahan terdampak untuk percepatan bantuan dan kompensasi.
- Aktivasi nyata asuransi pertanian, bukan sekadar program di atas kertas.
- Rapat lintas dinas berkala, memastikan tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab.
Langkah-langkah ini menjadi ujian serius bagi Pemkot Metro. Sebab, kepercayaan petani sudah berada di titik nadir.
Aksi ini telah mengubah arah. Dari sekadar protes menjadi tekanan sistemik. DPRD kini berada di garis depan, sementara pemerintah daerah tak lagi punya ruang untuk berkelit.
Jika janji kembali menguap tanpa realisasi, gelombang kemarahan berikutnya bisa lebih besar. Dan kali ini, bukan hanya gedung DPRD yang digeruduk, melainkan legitimasi kekuasaan yang dipertaruhkan.
