Oleh: Decia Rahmadini Prawira
Rabu, 28 Oktober 2026
Mahasiswi Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
PANGKALPINANG — Di balik tumpukan sampah yang terus menggunung di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Parit Enam, Kelurahan Bacang, Kota Pangkalpinang, tersimpan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sekadar sebagai urusan kebersihan kota. Ketika volume sampah mencapai 184.992 meter kubik per tahun, pertanyaan mendasarnya bukan hanya bagaimana sampah ditampung dan dikelola, melainkan juga bagaimana nasib warga yang setiap hari harus hidup berdampingan dengan potensi pencemaran lingkungan.
Masyarakat yang bermukim di kawasan penyangga, termasuk permukiman Bukit Asri, berhak memperoleh perlindungan dari dampak aktivitas pengelolaan sampah. Keluhan mengenai bau menyengat, potensi paparan gas, serta risiko gangguan kesehatan harus dijawab melalui pemeriksaan, pengukuran kualitas lingkungan, dan tindakan nyata. Persoalan ini membutuhkan bukti serta data yang dapat diuji, bukan sekadar asumsi ataupun janji penanganan.
Hak atas lingkungan sehat bukan hadiah dari pemerintah, melainkan hak konstitusional warga negara.
Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan tersebut tidak boleh berhenti sebagai kalimat normatif dalam konstitusi. Negara, termasuk pemerintah daerah sesuai kewenangannya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat terlindungi dari risiko pencemaran dan dampak pengelolaan sampah.
Persoalan semakin penting ketika dikaitkan dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ketentuan ini mengatur pemberian kompensasi kepada orang yang terdampak negatif oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir. Bentuk kompensasi yang disebutkan dalam undang-undang meliputi relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, serta bentuk kompensasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, warga terdampak tidak semestinya dibiarkan menghadapi risiko lingkungan seorang diri. Namun, pemenuhan kompensasi harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, identifikasi dampak, dan mekanisme yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika aturan bertemu kenyataan
Persoalan yang patut ditelusuri adalah bagaimana pelaksanaan hak kompensasi bagi warga di sekitar TPA Parit Enam. Apakah masyarakat terdampak telah didata secara terbuka? Apakah pemerintah daerah memiliki mekanisme pengaduan, penilaian dampak, dan penyaluran kompensasi yang mudah diakses? Bagaimana hasil pemantauan kualitas udara, air, serta kondisi kesehatan warga di kawasan penyangga?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan dokumen, data lapangan, dan penjelasan resmi dari instansi terkait.
Apabila mekanisme teknis di tingkat daerah belum memadai, kondisi itu perlu segera dievaluasi. Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama DPRD perlu menilai apakah regulasi yang tersedia telah cukup mengatur perlindungan warga, atau justru masih menyisakan celah dalam pendataan, pengawasan, pembiayaan, dan pelaksanaan kompensasi.
Ketiadaan atau belum optimalnya petunjuk teknis tidak boleh serta-merta dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pembentukan regulasi daerah harus berjalan seiring dengan pelaksanaan kewajiban yang sudah berlaku.
Bau sampah bukan persoalan sepele
Gas hidrogen sulfida (H₂S) dan amonia (NH₃), yang dapat terbentuk dalam kondisi tertentu pada proses penguraian limbah, perlu menjadi perhatian dalam pemantauan lingkungan di sekitar TPA. Akan tetapi, keberadaan, konsentrasi, dan tingkat paparannya di kawasan Bukit Asri harus dibuktikan melalui pengukuran yang sesuai.
Pemerintah daerah perlu memastikan pemantauan kualitas udara dilakukan secara berkala, terutama pada lokasi yang berdekatan dengan permukiman. Jika ditemukan paparan yang melampaui ambang batas atau kondisi yang membahayakan, tindakan korektif harus segera dilakukan berdasarkan hasil pengujian dan ketentuan yang berlaku.
Pada saat yang sama, pemeriksaan kesehatan bagi warga yang berisiko terdampak perlu dipertimbangkan sesuai hasil penilaian kesehatan lingkungan. Petugas yang bekerja di kawasan TPA juga membutuhkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai.
Jangan sampai persoalan sampah hanya diukur dari kemampuan pemerintah menampung limbah, sementara dampak yang mungkin dirasakan warga di sekelilingnya tidak memperoleh perhatian sebanding.
Kompensasi harus menghadirkan keadilan, bukan sekadar formalitas
Kompensasi bagi masyarakat terdampak tidak seharusnya dipahami sebatas pemberian uang atau bantuan sesaat. Perlindungan yang efektif harus menyentuh sumber persoalan, memulihkan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pertama, pilar kesehatan. Pemerintah perlu melakukan pemetaan kelompok rentan, menyediakan akses pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan, serta memastikan tersedianya informasi yang terbuka mengenai hasil pemantauan kualitas lingkungan.
Kedua, pilar infrastruktur dasar. Kebutuhan penerangan jalan umum, akses air bersih, sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya perlu dinilai berdasarkan kondisi nyata masyarakat. Program tersebut harus disusun dengan skala prioritas, sumber pembiayaan yang jelas, dan pengawasan yang dapat diakses publik.
Ketiga, pilar pemberdayaan ekonomi sirkular. Pengolahan sampah organik melalui pengomposan, produksi eco-enzyme, atau budidaya maggot black soldier fly (BSF) dapat dikembangkan apabila sesuai dengan karakteristik sampah, kelayakan teknis, dan kebutuhan masyarakat. Program ini berpotensi mengurangi sampah organik yang masuk ke TPA sekaligus membuka peluang ekonomi lokal.
Namun, inovasi pengolahan sampah tidak boleh dijadikan pengganti kewajiban pemulihan lingkungan dan pemberian kompensasi yang memang menjadi hak warga terdampak. Pemberdayaan ekonomi dan perlindungan hukum harus berjalan beriringan.
Pemerintah harus membuka data dan memastikan pertanggungjawaban
Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama dinas terkait perlu menjelaskan kondisi terkini TPA Parit Enam, kapasitas pengelolaan, volume sampah yang masuk, hasil pemantauan lingkungan, serta langkah perlindungan bagi masyarakat di kawasan penyangga.
DPRD juga perlu menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan mengenai pelaksanaan kewajiban pemerintah, kecukupan anggaran, dan mekanisme penanganan keluhan masyarakat. Apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan kebijakan, evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan disertai langkah perbaikan yang terukur.
Masyarakat pun harus diberi ruang untuk menyampaikan keluhan, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perencanaan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan warga bukan formalitas, melainkan bagian penting dari tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab.
Jangan biarkan hak konstitusional berhenti di atas kertas
TPA Parit Enam merupakan bagian dari sistem pelayanan persampahan Kota Pangkalpinang. Namun, keberadaan fasilitas tersebut tidak boleh membuat masyarakat di sekitarnya menanggung risiko tanpa perlindungan yang memadai.
Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama DPRD perlu mengevaluasi kebutuhan regulasi khusus mengenai perlindungan kawasan penyangga TPA, termasuk tata cara pendataan warga terdampak, penilaian dampak, pengaduan, pengawasan, serta pelaksanaan kompensasi sesuai hukum yang berlaku.
Ukuran keberhasilan pengelolaan sampah bukan hanya seberapa banyak limbah yang dapat ditampung, tetapi juga seberapa baik kesehatan masyarakat terlindungi, lingkungan dipulihkan, dan hak warga dipenuhi.
Sampah mungkin berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi tanggung jawab pemerintah tidak boleh ikut berakhir di sana. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus diwujudkan melalui kebijakan yang jelas, data yang terbuka, pengawasan yang kuat, dan tindakan nyata.
Sebab, pembangunan kota yang berkelanjutan tidak cukup hanya membuat wilayah terlihat bersih. Pembangunan juga harus memastikan bahwa warga yang hidup paling dekat dengan sumber persoalan tidak menjadi pihak yang paling lama menanggung akibatnya.
