Kemenkum Sulut Perkuat Benteng Hukum Nelayan Bitung, 2.500 Paralegal Siap Bantu Masyarakat
BITUNG, JEJAKPERISTIWA.ONLINE — Akses masyarakat terhadap keadilan terus diperluas. Kali ini, komunitas nelayan di Kota Bitung menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian melalui penguatan layanan bantuan hukum berbasis komunitas.
Langkah tersebut dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara bersama Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Bitung melalui kolaborasi dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Bitung, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bitung, serta Yayasan Universal Nusa Utara Indonesia.
Penguatan akses keadilan itu mengemuka dalam Webinar Podcast bertajuk “Perluasan Akses Keadilan Bagi Komunitas Nelayan”, yang digelar di Taman Kota Bitung, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi sekaligus momentum memperkuat sinergi antarlembaga dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat nelayan.
Momentum tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dengan DPC HNSI Kota Bitung yang diwakili Ketua DPC HNSI Kota Bitung, Mario Mamuntu. Kerja sama itu turut melibatkan Yayasan Universal Nusa Utara Indonesia.
Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat nelayan diharapkan semakin mudah mendapatkan informasi hukum, konsultasi, edukasi serta pendampingan awal ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hukum.
2.500 Paralegal Jadi Ujung Tombak
Wakil Gubernur Sulawesi Utara sekaligus Ketua DPD HNSI Sulut, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., memberikan apresiasi terhadap langkah Kanwil Kementerian Hukum Sulut yang memperluas pelayanan hukum hingga lebih dekat dengan masyarakat.
Menurut Victor, kehadiran Pos Bantuan Hukum Komunitas atau Posbatas merupakan sebuah terobosan karena pelayanan hukum tidak hanya dipusatkan di wilayah perkotaan.
Jangkauannya disebut telah diperluas hingga kabupaten/kota, kecamatan bahkan desa, dengan dukungan sekitar 2.500 paralegal yang telah dibina.
“Posbatas ini terobosan dari pemerintah melalui Kanwil Kemenkum Sulut, sudah masuk teritori kabupaten kota, kecamatan, bahkan desa dengan 2.500 paralegal. Ini luar biasa,” ujar Victor kepada wartawan.
Ia menilai keberadaan layanan bantuan hukum di tengah komunitas sangat penting untuk memastikan masyarakat memahami haknya serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum.
Victor juga menekankan bahwa memperoleh keadilan tidak selalu harus dilakukan melalui proses pengadilan. Jalur penyelesaian non-litigasi juga dapat menjadi alternatif sepanjang ditempuh sesuai ketentuan hukum.
“Untuk mencapai keadilan itu tidak semata-mata melalui proses litigasi. Non-litigasi juga penting untuk intinya memberikan kepada yang berhak apa yang menjadi haknya, melindungi seseorang untuk mendapatkan haknya dan menjalankan haknya dengan baik,” jelasnya.
Nelayan Berhadapan dengan Beragam Persoalan
Kepala Kanwil Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling, S.H., M.H., mengatakan pembinaan sekitar 2.500 paralegal di Sulawesi Utara merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Menurutnya, keberadaan paralegal dan Pos Bantuan Hukum Komunitas mempunyai peran penting dalam memberikan akses awal bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan pendampingan.
Komunitas nelayan sendiri dinilai memiliki posisi strategis dalam kehidupan ekonomi masyarakat karena berkaitan langsung dengan sektor kelautan dan perikanan.
Namun dalam menjalankan aktivitasnya, masyarakat nelayan juga dapat berhadapan dengan berbagai persoalan yang memiliki konsekuensi hukum.
Karena itu, pengetahuan mengenai hak dan kewajiban serta mekanisme penyelesaian persoalan hukum dinilai perlu terus diperkuat.
“Oleh karena itu, hadirnya Pos Bantuan Hukum Komunitas diharapkan menjadi sarana yang mudah dijangkau dan diperoleh informasi, konsultasi hukum, pendampingan awal, dan edukasi hukum,” ujar Hendrik.
Dengan layanan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu memahami posisi hukum serta mengambil langkah penyelesaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Edukasi Bahaya Narkoba Ikut Disorot
Penguatan komunitas nelayan dalam kegiatan tersebut tidak hanya menyentuh persoalan akses keadilan.
Aspek pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika juga menjadi bagian dari pembahasan melalui keterlibatan BNN Kota Bitung.
Edukasi ini menjadi penting agar masyarakat, termasuk komunitas nelayan, memiliki pengetahuan mengenai bahaya narkotika serta dapat berperan dalam menjaga lingkungan sosial dari ancaman penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.
Kolaborasi lintas lembaga tersebut menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, baik melalui peningkatan pemahaman hukum maupun penguatan kesadaran terhadap persoalan sosial.
Hadirkan Layanan Hukum Lebih Dekat
Webinar dan penandatanganan kerja sama tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara sekaligus Ketua DPD HNSI Sulut, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H.; Kepala Kanwil Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling, S.H., M.H.; Ketua DPC HNSI Kota Bitung, Mario Mamuntu; Kepala Balai Pelatihan Hukum Bitung, Sudarsono, S.H., M.H.; Kepala BNN Kota Bitung, Kompol Widarsono, S.H., M.H.; serta Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Jhon Lianto Tobiling.
Turut hadir Christiano Talumepa, S.H., M.H., Staf Ahli Gubernur Sulawesi Utara Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; Rahel Ruth Rotinsulu, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara; Dr. Budi Paskah Yanti Putri, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara; Dr. Flora Krisen, S.H., M.H., Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara; serta Dr. Ir. Haidy Malingkas, M.Si., Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bitung sekaligus Wakil Ketua DPD HNSI Sulawesi Utara.
Kehadiran Pos Bantuan Hukum Komunitas diharapkan mampu mengubah pola pelayanan hukum menjadi semakin dekat dengan masyarakat.
Masyarakat nelayan tidak lagi harus merasa sendiri ketika menghadapi persoalan hukum. Informasi yang benar, konsultasi, edukasi hingga pendampingan awal diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memahami serta memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi komunitas nelayan Bitung, penguatan layanan tersebut bukan sekadar menghadirkan sebuah program. Lebih jauh, langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran hukum dari tengah masyarakat, sehingga akses terhadap keadilan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar hadir dan dapat dirasakan hingga tingkat komunitas.
(Red_FRT)
