Metro — Gelombang kritik terhadap jalannya pemerintahan di Kota Metro memasuki babak baru. Sebuah video pernyataan sikap berdurasi 1 menit 4 detik mendadak viral di berbagai platform media sosial warga Kota Metro sejak Minggu malam, 8 Maret 2026.
Video tersebut menampilkan puluhan mahasiswa yang berdiri berjejer menyampaikan seruan aksi kepada masyarakat. Dalam rekaman itu, mereka mengajak warga Kota Metro untuk bersama-sama turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar di depan Gedung DPRD Kota Metro pada Selasa, 10 Maret 2026.
Informasi yang beredar di kalangan mahasiswa menyebutkan bahwa video tersebut berasal dari Aliansi Mahasiswa Metro yang terdiri dari sejumlah organisasi kemahasiswaan. Di antaranya kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro serta mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Dharma Wacana Metro.
Tak butuh waktu lama, video itu langsung menyebar luas di berbagai grup WhatsApp, Instagram hingga Facebook warga Metro. Respons publik pun bermunculan. Banyak netizen menyatakan dukungan terbuka terhadap rencana aksi mahasiswa tersebut.
Sebagian warga bahkan menilai aksi mahasiswa sudah menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya kegelisahan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah serta kondisi infrastruktur jalan yang rusak di Kota Metro.
“Sudah saatnya mahasiswa dan masyarakat bergandeng tangan. Kalau bukan mahasiswa yang bersuara, siapa lagi yang berani mengingatkan pemerintah,” tulis salah satu warga Metro dalam kolom komentar media sosial.
Komentar lain bahkan lebih tajam.
“Metro ini kota kecil, tapi masalahnya banyak sekali. Mahasiswa harus jadi suara rakyat. Kami dukung aksi ini. Jalan Metro rusak semua, sudah banyak orang jatuh dari motor akibat jalan rusak,” tulis netizen lainnya.
Fenomena dukungan terbuka dari masyarakat ini menjadi sinyal bahwa kritik terhadap pemerintah daerah tidak lagi hanya bergaung di ruang diskusi kampus, tetapi telah merembes ke ruang publik yang lebih luas.
Di tengah ramainya perbincangan tersebut, Ketua BEM Universitas Dharma Wacana Metro, Arda Fernanda, membenarkan bahwa video yang viral tersebut memang berasal dari konsolidasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Metro.
Ia menegaskan bahwa salah satu kekuatan utama dalam aksi tersebut datang dari Universitas Dharma Wacana (UDW) Metro. Pihaknya memastikan ratusan mahasiswa UDW telah menyatakan kesiapannya untuk turun ke jalan.
“Benar, video itu bagian dari konsolidasi gerakan mahasiswa. BEM UDW memastikan diri bergabung bersama aliansi mahasiswa Metro. Dalam beberapa hari terakhir kami telah melakukan konsolidasi intensif,” kata Arda saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Senin, 9 Maret 2026.
Menurut Arda, mahasiswa tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah berbagai dinamika kebijakan yang berkembang di Kota Metro. Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kritik ketika melihat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton atas dinamika yang terjadi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik ketika ada kebijakan yang dirasa menyimpang dari kepentingan rakyat,” tegasnya.
Pria yang juga merupakan aktivis HMI itu memastikan sedikitnya ratusan mahasiswa dari Universitas Dharma Wacana akan terlibat dalam aksi tersebut. Mereka akan bergabung dengan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan perguruan tinggi lain di Kota Metro.
Dalam aksi nanti, mahasiswa tidak hanya membawa poster dan melakukan orasi simbolik. Mereka juga membawa sejumlah tuntutan konkret yang diarahkan langsung kepada DPRD Kota Metro sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah.
Salah satu tuntutan utama yang akan disampaikan adalah mendesak DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi satu tahun kinerja pemerintahan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota Dr. Rafieq Adi Pradana.
Mahasiswa menilai evaluasi menyeluruh diperlukan agar kebijakan pemerintah daerah benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Selain itu, mahasiswa juga meminta DPRD melakukan audit terhadap penggunaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro yang belakangan menjadi sorotan publik.
Isu pengelolaan anggaran rumah sakit daerah tersebut memang tengah ramai diperbincangkan, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Rumah sakit daerah adalah institusi vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu pengelolaan anggarannya harus benar-benar transparan,” tegas Arda.
Ia juga menyinggung pentingnya profesionalitas dalam penempatan pejabat serta dewan pengawas di lingkungan rumah sakit daerah. Dalam beberapa pekan terakhir, beredar kabar dugaan diangkatnya seorang staf yayasan dari salah satu universitas di Metro menjadi Dewan Pengawas RSUD Ahmad Yani.
“Rumornya, staf tersebut adalah seorang perempuan berinisial WASR alias Rini yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Wali Kota Metro dalam menghimpun dan mengelola keuangan. Kami meminta penempatan pejabat RSUD hingga dewan pengawas harus berdasarkan kebutuhan dan kompetensi, bukan semata-mata karena kedekatan,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, mahasiswa juga menyoroti dugaan persoalan dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Metro tahun 2025. Mereka menilai sejumlah kebijakan fiskal serta program pembangunan perlu ditelusuri secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Bagi mahasiswa, DPRD tidak boleh hanya menjadi lembaga formal yang sekadar menyetujui kebijakan eksekutif.
“DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara serius. DPRD adalah wakil rakyat. Maka kami datang untuk mengingatkan bahwa fungsi pengawasan tidak boleh hanya menjadi slogan,” ungkap Arda.
Menurutnya, beberapa kebijakan pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir dinilai memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Mulai dari tata kelola anggaran, prioritas pembangunan, hingga kebijakan yang dianggap kurang menyentuh kebutuhan dasar warga.
Kondisi tersebut, menurut mahasiswa, telah melahirkan kegelisahan kolektif di kalangan mahasiswa.
“Bagi gerakan mahasiswa, turun ke jalan bukan sekadar ritual demonstrasi atau tradisi pergerakan. Aksi ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa. Kritik yang kami sampaikan adalah bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat,” jelasnya.
Arda juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak alergi terhadap kritik yang disampaikan mahasiswa.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka dan damai. Kepada DPRD kami berharap dapat mendengar suara mahasiswa dan masyarakat. Dan kepada Wali Kota Metro, jangan baper ketika dikritik. Kritik itu seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan ancaman,” ujarnya.
Rencana aksi ratusan mahasiswa ini diperkirakan akan menjadi salah satu momen penting dalam dinamika demokrasi lokal di Kota Metro. Di satu sisi, aksi mahasiswa bisa menjadi alarm politik bagi pemerintah daerah agar lebih terbuka terhadap evaluasi publik.
Di sisi lain, aksi ini juga menjadi ujian bagi DPRD Kota Metro dalam menunjukkan keberpihakan kepada rakyat melalui fungsi pengawasan yang nyata.
Jika tuntutan mahasiswa direspons secara serius, aksi 10 Maret 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk memperkuat transparansi pemerintahan daerah. Namun jika aspirasi tersebut diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang kritik akan terus membesar dan meluas.
“Kota ini telah memanggil kita semua yang peduli. Suara kritik adalah bagian dari tanggung jawab sejarah. Besok suara itu akan menggema di depan Gedung DPRD Kota Metro. Kami juga berharap aparat kepolisian dapat mengawal jalannya aksi secara profesional agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada lembaga legislatif dan pemerintah daerah,” tandasnya.
