Oleh: Sarifudin, SH
Metro — Di balik meja-meja pelayanan publik Kota Metro, ada ratusan wajah yang selama ini bekerja dalam senyap. Mereka bukan pejabat, bukan ASN, bahkan tak lagi diakui sistem. Mereka adalah honorer non-database para pekerja yang mengabdikan tenaga dan waktu bertahun-tahun, namun kini nasibnya digantung tanpa kepastian. Selasa, 23 Desember 2025.
Negara menyebut mereka “tidak terdata”. Sebuah istilah administratif yang terdengar sederhana, tetapi berdampak brutal bagi kehidupan. Sebab satu kata itu cukup untuk menghapus pengabdian panjang, cukup untuk memutus sumber nafkah, dan cukup untuk membuat manusia kehilangan martabatnya.
Masalah ini bukan semata soal regulasi PPPK atau database ASN. Ini soal kehadiran negara dalam memaknai keadilan. Ketika aturan dijadikan tameng untuk membenarkan pengabaian, maka hukum berubah menjadi alat kekuasaan, bukan penjaga kemanusiaan.
Yang lebih menyakitkan, sebelumnya telah ada janji politik.
Pemerintah Kota Metro bersama DPRD pernah menyatakan honorer non-database tidak akan dirumahkan. Janji itu tertulis, diucapkan di hadapan publik. Namun hari ini, janji tersebut justru menguap bersama diamnya pengambil kebijakan.
Pertanyaannya sederhana:
Apakah janji negara hanya berlaku sampai kamera dimatikan?
Para honorer bukan meminta keistimewaan. Mereka hanya menuntut keadilan atas kerja nyata yang selama ini menopang roda pemerintahan. Ketika pelayanan publik berjalan, merekalah yang pertama hadir dan terakhir pulang. Namun ketika kebijakan disusun, merekalah yang pertama disingkirkan.
Wacana outsourcing yang kini beredar justru memperlihatkan kegagalan pemerintah membaca persoalan secara utuh. Mengganti status pengabdian dengan skema kontrak pihak ketiga bukan solusi, melainkan degradasi martabat kerja. Negara seolah berkata: jasamu dibutuhkan, tapi keberadaanmu tak ingin diakui.
Jika pemerintah daerah sungguh ingin membela rakyat kecil, seharusnya mereka berdiri paling depan memperjuangkan skema yang manusiawi bukan berlindung di balik aturan pusat tanpa ikhtiar, tanpa keberanian, dan tanpa empati.
Sejarah selalu mencatat satu hal:
ketidakadilan yang dibiarkan akan berubah menjadi kemarahan kolektif.
Hari ini, ratusan honorer non-database Kota Metro sedang diuji kesabarannya. Jika negara terus abai, jangan salahkan mereka bila akhirnya bertanya dengan getir:
untuk siapa kami selama ini mengabdi?
