Jejakperistiwa.Online, Jakarta — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus digencarkan. Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta asosiasi pabrik pakan ternak menggelar rapat koordinasi guna membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang berkelanjutan, Jumat (6/2/2026), di Mabes Polri.
Rapat koordinasi tersebut diikuti gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi capaian 2025 sekaligus konsolidasi strategi penguatan produksi jagung nasional pada 2026.
Brigjen Langgeng menyampaikan, capaian Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor pada 2025 menjadi dasar optimisme untuk memperkuat program di tahun berikutnya.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Keberhasilan tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025 menjadi pijakan untuk meningkatkan kolaborasi dan strategi di tahun 2026 agar hasilnya lebih optimal,” ujarnya.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani (poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan.
Melalui sinergi dengan Himbara, petani didorong mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memperluas lahan tanam dan meningkatkan produksi.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh dukungan pembiayaan untuk kembali menanam dan mengembangkan usaha pertanian jagung.
Perwakilan Himbara yang juga Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyebutkan bahwa pada 2026 pihaknya menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sektor pertanian hingga Rp180 triliun, termasuk untuk pengembangan ekosistem jagung nasional.
Selain akses permodalan, stabilitas harga hasil panen juga menjadi perhatian utama.
Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan berkolaborasi dengan Perum Bulog untuk menyerap produksi petani, sehingga petani tidak lagi bergantung pada tengkulak dengan harga rendah.
Kebijakan pengadaan jagung Bulog tahun 2026 menargetkan penyerapan hingga 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga pembelian sebesar Rp 6.400 per kilogram sesuai HPP.
“Fokus kami memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di sejumlah daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong harga pembelian yang berpihak pada petani hingga Rp 6.400 per kilogram,” jelas Brigjen Langgeng.
Program penguatan ekosistem jagung ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, memperkuat pendampingan manajerial bagi petani, serta meningkatkan produktivitas nasional.
Dengan dukungan permodalan, kepastian penyerapan hasil panen, dan pengawalan dari berbagai pihak, diharapkan kesejahteraan petani jagung terus meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh.
Melalui rakor ketahanan pangan 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun sistem pertanian jagung yang kuat, adil, dan berkelanjutan bagi petani Indonesia.
