Kota Metro — Lagi-lagi perpolitikan di DPRD kota Metro menjadi hari yang membakar tensi politik daerah. Rapat paripurna di DPRD Kota Metro yang seharusnya menjadi forum pertanggungjawaban resmi justru berubah ricuh dan penuh interupsi, dipicu oleh absennya Wali Kota Metro dalam agenda krusial pembahasan LKPJ 2025.
Sejak awal sidang, interupsi datang bertubi-tubi. Sejumlah anggota dewan menilai ketidakhadiran kepala daerah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cermin buruknya komitmen terhadap akuntabilitas publik. Suasana semakin panas ketika dua legislator memilih walkout, menandai puncak kekecewaan yang tak lagi terbendung, pada Senin (20/4/26) kemarin.
Namun di balik absensi tersebut, muncul penjelasan dari pihak pemerintah kota: Wali Kota Metro diketahui tengah berada di Jakarta untuk menghadiri agenda bersama Andi Amran Sulaiman. Dalam agenda itu, wali kota menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian sebagai bagian dari dukungan terhadap sektor pertanian daerah.
Fakta ini justru memantik polemik baru. Di satu sisi, kehadiran wali kota di Jakarta dinilai membawa manfaat konkret bagi petani melalui bantuan alsintan. Namun di sisi lain, DPRD menilai tidak ada alasan yang cukup kuat untuk meninggalkan forum paripurna, yang merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah.
“Bantuan alsintan penting, tapi jangan sampai mengorbankan kewajiban utama di daerah. Ini soal prioritas dan etika pemerintahan,” tegas salah satu anggota dewan dalam interupsinya.
Bahkan, sejumlah pihak mempertanyakan mengapa agenda nasional tersebut tidak diantisipasi dengan penjadwalan ulang atau minimal kehadiran virtual, mengingat pentingnya rapat LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada rakyat melalui DPRD.
Ketegangan ini memperlihatkan dua sisi yang sama-sama krusial:
di satu sisi, upaya pemerintah daerah mengejar dukungan pusat demi pembangunan sektor pertanian;
di sisi lain, tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang tak bisa ditinggalkan begitu saja.
Namun yang menjadi sorotan tajam adalah gagalnya komunikasi dan koordinasi, sehingga agenda strategis di pusat justru berujung kegaduhan di daerah.
Rapat paripurna yang seharusnya berjalan khidmat berubah menjadi panggung konflik terbuka. Dan dari peristiwa ini, satu pesan keras mengemuka: pembangunan tidak cukup hanya dengan membawa pulang banforu, tetapi juga dengan menjaga kepercayaan dan menghormati forum rakyat.
