Metro — Sidang permohonan Isbat Nikah dengan Nomor Perkara 37/Pdt.P/2026/PA.Mt di Pengadilan Agama (PA) Metro kembali digelar pada Senin (27/7/2026). Persidangan yang bertujuan memperoleh pengesahan perkawinan secara hukum negara tersebut berakhir dengan penundaan, agar pemohon dapat melengkapi alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, sidang perdana pada 6 Juli 2026 ditunda karena pemohon Muhammad Akbar Saputra tidak hadir. Persidangan kemudian dilanjutkan pada 16 Juli 2026, namun pembuktian belum dapat dilanjutkan secara optimal karena saksi yang dihadirkan belum memenuhi persyaratan. Pada sidang tanggal 27 Juli 2026, pemohon kembali menghadirkan dua orang saksi serta ayah dari Jessika Febbi Wulandari.
Usai persidangan, Muhammad Akbar Saputra atau yang akrab disapa Randy mengaku masih merasa kecewa. Menurutnya, dirinya belum memperoleh penjelasan yang cukup mengenai alasan saksi yang dihadirkannya belum memenuhi ketentuan pembuktian dalam perkara Isbat Nikah.
“Harapan saya, masyarakat yang datang ke pengadilan bisa mendapatkan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Dengan begitu, kami tahu apa saja yang harus dipersiapkan agar proses persidangan berjalan sesuai aturan,” ujar Randy.
Menanggapi hal tersebut, Panitera Pengadilan Agama Metro, Ernawati, menjelaskan bahwa perkara Isbat Nikah memiliki aturan pembuktian yang harus dipenuhi. Menurutnya, saksi yang diajukan bukan hanya mengetahui bahwa para pihak telah menikah, tetapi juga harus memenuhi syarat sebagai saksi yang menyaksikan langsung peristiwa akad nikah sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum acara peradilan agama, yang mengatur bahwa saksi dalam perkara Isbat Nikah harus mampu memberikan keterangan mengenai peristiwa akad nikah secara langsung, termasuk mengetahui proses ijab kabul serta terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.
Perbedaan pemahaman mengenai istilah “mengetahui” inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya kekecewaan dari pemohon. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah tersebut dapat dimaknai sebagai mengetahui bahwa seseorang telah menikah. Namun dalam konteks pembuktian di persidangan, yang dimaksud adalah mengetahui karena melihat, mendengar dan menyaksikan langsung jalannya akad nikah.
Perkara tersebut selanjutnya dijadwalkan kembali pada 10 Agustus 2026. Pada persidangan berikutnya, pemohon diharapkan dapat melengkapi alat bukti dan menghadirkan saksi yang memenuhi persyaratan hukum sehingga majelis hakim dapat menilai permohonan secara menyeluruh.
Peristiwa ini juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa proses Isbat Nikah bukan sekadar mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, tetapi juga memerlukan pembuktian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, pelayanan publik di lembaga peradilan juga diharapkan semakin mengedepankan komunikasi yang informatif dan mudah dipahami masyarakat. Sebagai institusi yang memberikan pelayanan kepada pencari keadilan, setiap pertanyaan dan kritik yang disampaikan masyarakat patut dijadikan bahan evaluasi demi meningkatkan kualitas pelayanan. Sebaliknya, masyarakat juga diharapkan memahami bahwa setiap perkara harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan yang dihasilkan memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak.
